SITUBONDO – Kodim 0823 Situbondo menegaskan perannya dalam mengawal pembangunan Jembatan Perintis “Garuda Merah Putih” yang merupakan program strategis nasional inisiasi Presiden Republik Indonesia. Bagi TNI, jembatan ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan simbol kehadiran negara hingga ke wilayah pelosok masyarakat yang terisolir.
Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian menjelaskan, keterlibatan Kodim dimulai sejak tahap awal. Mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat, survei dan peninjauan lokasi, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembangunan, hingga monitoring agar jembatan benar-benar bisa dimanfaatkan warga.
“Kami bukan hanya membangun secara fisik. Yang paling penting adalah memastikan jembatan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan membuka akses wilayah yang selama ini sulit dijangkau,” ujar Dandim Letkol Inf Ferry Ardian, Sabtu (29/8/2026).
Letkol Inf Ferry menegaskan, arahan dari komando atas juga tegas. Pangdam V/Brawijaya menekankan agar program ini dikerjakan cepat, tepat, tertib dan akuntabel, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder. Keseriusan itu dibuktikan dengan peninjauan langsung Pangdam V/Brawijaya ke pembangunan Jembatan Perintis yang menghubungkan wilayah Bondowoso dan Situbondo.
Di lapangan, Kodim tidak bekerja sendiri. Unsur Babinsa dikerahkan sebagai ujung tombak kewilayahan karena paling memahami medan dan kondisi masyarakat. Pendekatannya adalah gotong royong bersama Pemda, Pemdes dan warga.
Makna “Garuda Merah Putih”
Soal penamaan, Dandim menyebut “Garuda Merah Putih” memiliki makna kebangsaan yang kuat. Garuda adalah simbol negara, Merah Putih adalah jati diri bangsa.
“Pesan utamanya, negara hadir sampai ke pelosok negeri. Jembatan ini bukan sekadar besi, beton atau kabel. Ini adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pelayanan pemerintah. Semangatnya ‘Negara Hadir untuk Rakyat’,” tegasnya.
Dari sisi ketahanan wilayah, jembatan ini dinilai sangat strategis. Aksesibilitas yang lebih baik akan mempermudah distribusi logistik, meningkatkan mobilitas warga, mempercepat pelayanan kesehatan dan pemerintahan, serta menumbuhkan ekonomi.
“Wilayah yang terhubung akan lebih mudah dibina, dipantau dan dikembangkan. Ini memiliki dimensi sosial, ekonomi sekaligus strategis bagi ketahanan wilayah,” jelasnya.
Di Kabupaten Situbondo, Pemkab mengusulkan 36 titik Jembatan Garuda. Pada tahap pertama, 21 titik masuk program. Hingga saat ini, 10 jembatan telah selesai dan mulai dimanfaatkan masyarakat.
Salah satunya Jembatan Bentapen–Krajan sepanjang 35 meter di Desa Sumbertengah, Kecamatan Bungatan, yang sebelumnya warga harus menyeberangi sungai untuk beraktivitas.
Tak hanya itu yang disampaikan Letkol Ferry, ia menyebut tantangan di lapangan cukup kompleks, mulai dari medan pegunungan, akses material, faktor cuaca, hingga koordinasi sosial. Namun TNI hadir untuk mencari solusi agar pembangunan tidak terhambat.
Dandim juga menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Setiap pembangunan harus berdasarkan kebutuhan dan hasil survei lapangan. Jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.
Militer
Ke depan, komitmen Kodim tidak berhenti saat pembangunan selesai. Melalui Koramil dan Babinsa, Kodim akan terus melakukan pembinaan wilayah dan monitoring agar jembatan dirawat dengan baik.
“Pesan saya sederhana. Jembatan ini dibangun oleh negara, tetapi menjaganya tanggung jawab kita bersama. Jadikan Jembatan Garuda ini simbol persatuan dan gotong royong. Karena yang kita bangun bukan hanya akses fisik, tetapi juga harapan dan masa depan masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, Program Jembatan Garuda diluncurkan secara nasional oleh Presiden pada 13 Agustus 2026. Secara nasional program tersebut dikerjakan TNI, sementara “Jembatan Merah Putih Presisi” dikerjakan Polri.
Komentar